Mantap...!! Habis Kena 'Semprot' Jokowi, Pertamina Langsung Terapkan BBM Satu Harga

PT Pertamina (Persero) tengah mengupayakan agar seluruh daerah terdepan, terluar, dan terpencil di Indonesia bisa merasakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sama dengan harga normal di wilayah lainnya di Indonesia.

Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan berkurangnya ketimpangan harga-harga di wilayah timur Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno di sela kunjungannya ke Jayapura dalam rangka meresmikan sejumlah proyek BUMN di bidang energi.

"Pada dasarnya memang Pak Presiden sejak menjadi Presiden di Oktober 2014 salah satu penekanan utamanya adalah ke Papua dan Papua Barat. Beliau kan datang pertama kali ke sini dan melihat persoalan-persoalan apa di sini. Yang utama, Presiden berkali-kali datang ke Papua, melihat di Wamena harga BBM bisa Rp 70.000/liter," ujar Rini di Jayapura, Papua, Senin (17/10/2016).

Pertamina sendiri memiliki misi untuk memenuhi BBM satu harga di delapan wilayah di Papua yang memiliki harga BBM di atas rata-rata harga nasional, mulai dari Rp 60.000 hingga Rp 100.000 per liternya.

Delapan wilayah tersebut di antaranya pegunungan Arfak di Papua Barat, Illaga di Kabupaten Puncak, Kabupaten Tolikora, Yahukimo, Nduga, Memberamo Tengah, Memberamo Jaya, dan Kab Intan Jaya. Daerah-daerah ini kerap sulit diakses baik via laut, sungai, darat maupun udara untuk tujuan pengiriman BBM tersebut.

Untuk menjangkau wilayah-wilayah tersebut, sampai saat ini Pertamina telah menginvestasikan tiga buah pesawat air tractor yang akan mengangkut BBM ke wilayah-wilayah pegunungan dan beberapa moda transportasi pengangkut BBM lainnya untuk menjangkau jenis wilayah lainnya.

Adapun biaya untuk suplai BBM ke seluruh wilayah tersebut menjadi tanggung jawab (subsidi) dari Pertamina. Hal ini disebut dengan subsidi silang, yang mana keuntungan di wilayah-wilayah lainnya di Indonesia digunakan untuk mensubsidi ongkos angkut BBM di wilayah terdepan, terluar dan terpencil di Indonesia.

"Jadi ini cross subsidi. Karena kalau tidak cross subsidi, tidak bisa harganya sama. Karena cost transportasinya jauh lebih mahal. Tapi alhamdulillah, kita dengan teamwork, BUMN efisiensi, dan hadir untuk negeri, kita bisa merealisasikan impian kita bahwa di Papua harganya bisa satu. Pertamina untungnya sudah banyak, jadi harus ngasih subsidi ke yang sulit," ujar Rini.

"Dan ini betul-betul pertama kali sejak kemerdekaan Republik Indonesia, bahwa harga BBM bisa sama secara nasional di Papua," tambahnya.

Dengan harga BBM yang turun jauh dan sama secara nasional ini, maka biaya-biaya logistik diharapkan bisa lebih murah sehingga harga-harga barang lain ikut turun, sehingga masyarakat Indonesia di wilayah terpencil bisa mengejar ketertinggalannya.

"Saya yakin dengan demikian mampu banyak melakukan hal bagi masyarakat, membantu masyarakat yang kurang mampu, kurang beruntung, yang tadinya tempatnya tidak terjangkau," pungkasnya.

Sebagai informasi, rencananya Program BBM Satu Harga ini akan diresmikan Jokowi di Yahukimo pada Selasa (18/10/2016).

Dalam kunjungannya, Jokowi juga akan meresmikan 6 infrastruktur kelistrikan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang juga menjadi perhatiannya sejak awal menjadi Presiden. 

Sebelumnya diberitakan Presiden Joko Widodo ( Jokowi) marah mengetahui tingginya harga BBM jenis Premium di Papua yang mencapai Rp 100.000 per liter. Presiden Jokowi mendapat laporan langsung dari Gubernur Papua Lukas Enambe mengenai kondisi ini.

"Ada ketidakadilan di Jawa BBM Rp 6.450 atau Rp 7. 000 per liter. Di sini (Papua) kata pak gubernur ada yang Rp 70.000 di Wamena dan bahkan di daerah atas Rp 100.000 per liter. Saya tidak bisa seperti ini," ucap Presiden Jokowi saat meresmikan 6 infrastruktur kelistrikan di Papua dan Papua Barat di Sentani, Jayapura, Senin (17/10).

Presiden Jokowi meminta langsung kepada Menteri Rini Soemarno dan Dwi Soetjipto untuk segera mencarikan jalan keluarnya. Menurutnya, Pertamina bisa saja subsidi silang, dari keuntungan penjualan di Jawa dialihkan ke Timur Indoensia.

"Carikan jalan keluar, saya minta harganya kurang lebih sama dengan di Jawa. Pertamina bilang bisa ditutup pakai APBN, saya bilang itu urusan Pertamina," tutupnya.(*)

Tweet

Subscribe to receive free email updates: